15
Hak cipta sebagai hak subjektif,11 berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas dapat dibagi dua Pertama, hak ekonomi (economi right) adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan. Kedua, hak moral (moral right) adalah hak yang berkenaan dengan 1arangan. bagi orang lain untuk mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptanya.
Memang hams diakui bahwa konsepsi tentang hak cipta sebagai hak perorangan yang bersifat eksklusif tidak berwujud dan pengaturannya dalam kerangka sistem hokum. Untuk itu penghormatan terhadap sikap pribadi atau hak yang melekat padanya merupakan sikap budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Tetapi hak tersebut terjabar secara lugas dalam tatanan hukum positit, terutama di bidang kehidupan ekonomi, memang merupakan.. konsep relatif baru bagi bangsa Indonesia,
Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak pada lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta memiliki unsur originalitas. Sedangkan penemuan dalam pengertian paten terletak dalam bidang teknologi dan mengandung unsur pokok kebaruan atau novelty. Kedua unsur tersebut pada dasarnya merupakan ciptaan karena merupakan hasil upaya intelektual manusia12.
Berdasarkan rumusan di atas, ada dua unsur ciptaan. Pertama lahirnya ciptaan berdasarkan kemampuan berfikir, imajinasi dan kecekatan keterampilan atau keahlian. Fase ini merupakan ide yang belum memperoleh perlindungan. Ide dalam bentuk ini harus dituangkan atau diekspresikan dalam bentuk tertentu. Kedua, penuangan atau ekspresi ide tersebut adalah dalam bentuk yang khas dan berbentuk pribadi. Hal ini berarti penuangan atau ekspresi itu tidak boleh meniru hasil karya orang lain atau harus original dari penciptanya sendiri.

1Harsono Adi Sumarto, HcikMilik Khus7wI Hak Cepia, (Jakaxta CV. Akademika Persindo, 1990),h.7
‘2lbid., h. 8

Undang-undang hak cipta pertama di Indonesia adalah Auteurswet 1912 dalam sejarahnya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai UUHC pertama pada zaman kolonial yang diberlakukan dan dipakai oleh pemerintahan Belanda)3
Kemudian hak cipta Indonesia yang baru diberlakukan path tahun 1982 melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, mengganti auteurswet 1912. Undang-undang ini tidak berlaku secara efektif karena kondisi masyarakat Indonesia dan tekanan asing. Lagi pula dianggap telah mengubah cara berfikir masyarakat dari sistem komunal kepada sistem individualisme.’4 Sistem komunal merupakan salah satu cara berpikir masyarakat yang lebih mementingkan keseimbangan sosial dibanding kepentingan ekonomi. Mereka hanya memikirkan bagaimana melindungi keselarasan dalam lingkungan mereka. Karya-karya tersebut digunakan dalam sistem sosial bersama. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem masyarakat yang individualistis. Adapun ciri-ciri masyarakat individualistis dalam hal ini adalah masing-masing anggota masyarakat lebih memikirkan kepentingan pribadi. Apabila hasil karya masyarakat ada yang mirip atau hampir sama dengan mereka, maka mereka akan menuntut dan ini akan menganggu keseimbangan sosial.
Selain UUHC, di Indonesia juga diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan. ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan, Peraturan Pernerintah No. 10 Tahun 1995 tentang Kapabean.

‘3lnsan Budi Maulana Suk.se.v Bis,,i.s Me/a/ui Merek, Fatei dati Hak Cipta, (Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 1987), h. 162
‘4Melindungi kepentingan komunal adalak. cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara saw dengan yang lainnya. Schingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota luasyarakattidak akan menjmbulkan kendala bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang serupa dengan karya sebelumnya. Ibid.

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku atas ciptaan yang telah terwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca)3
Hak Cipta adalah hak alam. Menurut prinsip ini hak cipta bersifat absolut dan dilindungai haknya selarna pencipta masih hidup. Sebagai hak yang absolut, maka hak tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Oleh karena itu bagi yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut setiap pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta.
Pernegang hak cipta bersifat eksklusif Hak ini mempunyai kemampuan untuk melahirkan hak yang baru. Jadi suatu karya cipta mempunyai beberapa hak yang diikat dalam suatu ikatan. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaian dapat dialihkan secara menyeluruh walaupun dilakukan dengan cara yang terpisah.
Undang-undang Hak Cipta Indonesia adalah perpaduan sistem common law, hakum kontinental, dan sistem hukum Indonesia.Tetapi undang -undang ini telah dimodifikasi menurut kebutuhan nasional, khususnya dalam menempatkan dan melindungi kreasi warisan nasional dan kebudayaannya. Sampai sekarang pemberlakuan UUHC belum efektif Mensosialisasikan dan memberi tanggapan yang menyatu dengan orang awam, penegak hukum, kalangan pengusaha serta civitas akademik harus ditingkatkan secara bertahap. Mengubah pemahaman terhadap hak cipta bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.
Tahun 1980-an keperluan masyarakat dalam kehidupan modern memperlihatkan suatu kemajuan yang meningkat, seperti musik, komputer, vidio dan sebagainya. Sedangkan penvelenggaraan praktek hak cipta terlalu lemah. Keadaan mi telah menimbulkan tekanan dari negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan di Indonesia. Peraturan hukum yang mengatur masalah ini adalah Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

15Muhammad Djurnhana dan R. Djubaidillah, op. cii, h. 55

B. Jenis-jenis Hak Cipta yang Dilindungi
Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (UCC), pada pasal 1 menyebutkan jenis ciptaan yang dilindungi adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (scientific) dan pekerjaan seni (artistik work) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, dan patung.16
Peraturan hukum di Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi dalam pasal 11 UUHC menyebutkan sebagai berikut:
a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan ciptaan.
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk kerawitan, rekaman suara.
e. Drama, tari (kareografi), pewayarigan, pantomin.
f. Karya pertunjukkan.
g. Karya siaran.
h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat , seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
i. Arsitektur,
j. Peta.
k. Seni batik.
l. Fotografi.
m. Sinematografi.
n. Terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai dan karya lainnya dan hasil pengalih wujudan. 17
Berdasarkan pasal 11 di atas, maka jenis-jenis hak cipta yang dilindungi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
‘6lbid., h. 57
17 UUHC pasal 11
B. 1. Ilmu Pengetahuan
Termasuk ke dalam ruang lingkup ini buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua kaiya tulis lainnya. Juga termasuk ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan, serta alat peraga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Adapun yang dimaksud dengan susunan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal typhographical arrangement, adalah aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Termasuk di dalamnya bunga rampai yang meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan dalam satu kaset, atau komposisi berbagai karya tari pilihan.
Mengenai masalah perlindungan program komputer, dalam perkembangannya mengarah kepada perlindungan source programme (penulisan program oleh programer dengan bahasa programming seperti basic, cobol, fortran dan Lain-lain), maupun object program.
Alasan pemberian perlindungan terhadap program komputer adalah karena komputer program itu pada dasarnya juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, Mengingat pentingnya peranan komputer dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, maka pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang pembuatan komputer, program komputer dipandang tepat untuk diberi perlindungan hukum terhadap karya cipta ini.19
‘8R1, Penjelasan tentang 1]UHC pasa! 11
‘9Harsono Adisumarto, 0/). Cit, 18

B.2. Karya Seni dan Sastra
Karya seni terapan pada dasarnya merupakan hasil kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam bentuk yang banyak, misalnya perhiasan, aksesoris, mebel, kertas hiasan atau ornamen untuk dinding dan desain pakaian. Termasuk dalam kelompok itu adalah segala seni rupa, seni pahat seni patung kaligraf, seni batik dan arsitektur.
Adapun yang dimaksud dengan segala seni rupa adalah seni lukis, pahat, dan patung juga termasuk gambar. Gambar yang dimaksud meliputi, gambar teknik atau technical drawings, motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf.
Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dan berbagai bahan, misalnya dan kain kavu dan kertas yang ditempelkan pada permukaan gambar.
Batik yang dilindungi undang-undang ini adalah ciptaan tradisional ataupun kontemporer. Karya-karya seperti ini mempunyai perlindungan karena memiliki nilai seni baik pada ciptaan gambar maupun komposisi warna. Sedangkan untuk batik tradisional, perlindungan hanya diberikan atau diberlakukan terhadap pihak asing atau pihak luar negeni.2° Karya tradisional di antaranya batik tradisional., sidomukti, beruntun dan yang sejenisnya menurut perhitungan jangka waktu, perlindungannya memang telah berakhir dan menjadi hak publik. Oleh karena itu orang Indonesia bebas untuk menggunakannya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia seperti yang terdapat di daerah. Berdasarkan penjelasan resmi tersebut maka seni batik yang mendapat perlindungan adalah seni batik baru dan karya tradisional lainnya seperti seni songket yang dimodernisasi ciptaannya.2’

B.3. Musik dan Rekarnan Suara
Karya lagu dan musik dalam pengertian mi diartikan sama dengan pengertian yang terdapat dalam UUHC. Karya lagu dan musik yang dimaksud adalah karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dan unsur lagu melodi, syair (lirik), aransemennya termasuk notasi. Pengertian utuh yang dimaksud adalah bahwa lagu dan musik tersebut merupakan suatu karya cipta.
Untuk ciptaan lagu dan musik diperlukan pemusik dan penyanyi yang akan memperdengarkan pada publik. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, lagu dan musik itu direkam dalam piringan hitam dan kaset yang menunjukkan penyebaran pendengaran lagu dan musik tersebut. Hal ini akan memberi peluang untuk direkam ulang dan dengan mudah orang akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari karya orang lain. Menyikapi hal tersebut maka UUHC memberikan perlindungan terhadap musik dan rekaman suara.22
Selanjutnya karya sinematografi adalah merupakan media komunikasi masa pandang dengar (moving image) dan suara meliputi film dokumenter, berita reportase atau film cerita yang dibuat skenario, dan film kartun Karya sinematografi dapat dibuat dalarn pita seluloid, pita vidio atau media lainnya yang mungkin untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar dan televisi.23
C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta
Sifat hak cipta adalah bagian hak milik yang abstrak (inciperial property) yang merupakan penguasaan atas kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Sehingga perlindungan hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, maksudnya setelah habis masa perlindungan, maka hak cipta manjadi milik umum.
22Harsono Adisumarto, OP. CII. h. 19
23R1 penjelasan IJUHC

22
Pasal 2 UUHC secara tegas menyatakan bahwa dalam mengumumkan atau memperbanyak serta memberi izin untuk itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku, Adanya pembatasan yang dimaksud bertujuan agar dalam menggunakan hak cipta harus sesuai dengan tujuan. Pembatasan itu juga bertujuan agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
Pada pasal yang sama juga dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus yang memberi arti selain pencipta, orang lain tidak berhak atasnya, kecuali atas pencipta. Pernyataan ini memberi kesan bahwa hak cipta harus dihormati. Namun dengan adanya pembatasan, maka penggunaannya harus tetap didasarkan kepada kepentingan umum. OIeh karena itu Indonesia terlihat tidak menganut sistem individualistis dalam arti yang sebenarnya.24 Maksudnya adalah bahwa hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Hak cipta sebagai hak milik nempunyai fungsi sosial. Notonagoro dalam bukunya Politik hukum dun Pembangunan Agraria di Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Saidin menuliskan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial sebenarya mendasarkan diri atas individu dan mempunyai dasar individualitas. Kemudian ditempelkan kepadanya fungsi sosial. Kalau berdasarkan Pancasila maka hukum tersebut tidak berdasarkan individualistis, tapi dwi tunggal.2
Ketentuan hukum tentang fungsi sosial terdapat dalam pasal 13, 14 dan 17 UUHC memberikan kemungkinan untuk terlaksananya fungsi sosial tersebut. Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial, selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan pada masyarakat, juga mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau lisensi.
24Saidin, op. cii., h. 39
251b1d.

23
Mekanisme ini di kenal dengan compulsory licencing. Maksud dari mekanisme ini yaitu apabila negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya. Perwujudan fungsi sosial tidak semata-mata bersifat formal, tapi dapat lebih operasional dan subtantif
Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam hukurn Barat berpangkal pada hak-hak perseorangan yang bersifat individualis Pada mulanya hanya bersifat perseorangan secara mutlak. Tetapi kemudian tidak membawa kebahagjaan kepada masyarakat. Kemudian dikurangi kemutlakan itu karena terjadi penyalahgunaan hak (inisbruik van recht) perbuatan melanggar hukum. Sehingga pada akhirnya prinsip hak adalah berfungsi sosial.26
Menurut Ajib Rosidi, hak milik manapun juga dan termasuk suatu ciptaan yang menjalankan fungsi sosialnya melalui masyarakat selama masyarakat masih memerlukannya, maka selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosia1nya.
Sesuai dengan pasal 3 UUHC, hak cipta diangggap sebagai benda bergerak. Benda bergerak ini dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Peralihan ini dapat dilakukan karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, atau dengan perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dengan ketentuan bahwa pernyataan itu dengan wewenang seperti yang disebutkan di dalarn akta tersebut. Hak cipta dianggap benda bergerak dan immateriil. Oleh karena itu harus dialihkan dengan akta otentik.
Hak cipta tidak dapat dilakukan penyerahan nyata, karena rnempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya. Sifat yang manungggal itu pula
26lbicI.,
27Ajib Rosidi, Op. cii., h.12

24
yang menyebabkan hak cipta tidak bisa digadaikan. Jika digadaikan, maka hak cipta ikut pula beralih ke tangan kreditur.
Melihat hak cipta yang mempunyai sifat yang menunggal dengan penciptanya, sehinga hak cipta dapat dijadikan objek hipotek (hiducia) dan tidak mungkin dijadikan objek gadai. Berdasarkan objek ini maka hak cipta mendekati sifat benda yang tidak bergerak. Tetapi dengan melihat penjelasan UUHC dipahami bahwa pemindahan hak cipta dilakukan dengan akta dan tidak dibenarkan dengan lisan. ini akan menguatkan dugaan bahwa hak cipta semakin mendekati sifat harta yang tidak bergerak. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh pendapat Prof. Mariam Darus Badarulzaman bahwa pengumuman atas benda tetap (benda tidak bergerak) terjadi melalui pendaftaran, sedangkan pada benda bergerak dapat dilakukan melalui penguasaan negara.28
Perkataan dianggap sebagai benda yang bergerak menucut Saidin, memberi kesan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan dan memberi tempat untuk hak cipta tersebut, apakah masuk pada kategori benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Menurutnya, untuk menggolongkan suatu benda ke dalam benda bergerak atau tidak bergerak harus didasarkan pada arti penting dan penggolongan tersebut 2)
Menurutkan Vollmar seperti yang dikutip oleh Saidin dalam bukunya Aspek Hukun Kekayan ntie/ektual menyatakan bahwa untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan pemberian secara nyata, sedangkan untuk benda yang tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan akta pendaftaran.3°
Jika hak cipta digolongkan pada benda tidak bergerak, maka hak cipta tidak rnungkin dikuasai oleh orang lain, seolah-olah ia pemiliknya. Hal mi
28Mariam Darus Badruizaman, Meticari Sisteni Hukum Benda Nasional, (BPHN Bandung: Alumni, 1993), h. 37
29Saidin, op. cit., h. 4 1-42
301h1d.

- – –. cipta
• c:ri K•as na cipta.
ana ada dan dimiliki oleh orang-orang teentu yang nienian berbakat dalam berkreasi atau punya kernampuan untuk itu Hal tersebut dengan sendirinya hak moral akan melekat padanya. Sedangkart untuk memperoleh hak milik lain tidak memerlukan kemampuan atau bakat khusus. Seseorang dapat dengan mudah membelinya dan Iangsung menjadi hak miliknya. Hal mi disebabkan oleh karena tidak adanya hak moral (moral right) sebagaimana yang terdapat pada hak cipta.
D. Kedudukan Hak Cipta dalam Harta
Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian dan alat bantu, sehingga dapat menghasilkan produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil penemuan intelektual seseorang. Hal mi dapat berupa ciptaan, penemuan atau tanda yang tersimpan dalam pikiran pemiliknya. Ciptaan atau penemuan mi hanya dapat diketahui dan dimanfaatkan apabila teiah dituangkan ke dalam media tertentu seperti media buku, benda atau jasa lainnya.
Hasi 1 kemampuan intelektual seseorarig dapat dikiasifikasikan menjadi tiga. Pertama, ciptaan yaitu hasil dan setiap hasil karya cipta yang khas dalam bentuk apapun baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan maupun di bidang sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut dengan hak cipta. Kedziu, penemuan yaitu kegiatan memecahkan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses, hasil produksi dan penyempurnaan dalam pengembangan proses atau hasil. Hak yang melekat pada penemuan mi disebut hak paten. Ketiga, merek yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi

26
dan unsur-unsur teiientu Bentuk mi memiliki daya pembeda dan digunakan dalarn kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat padanya disebut hak merck.
Ciptaan, penemuan dan merck merupakan milik seseorang karena kemampuan intelektual iiya. Pemi likannya bukan pada barangnya, melainkan path hasil kemampuan intelektualnya. Hasil mi akan mernpunyai nilai ekonomis yang menguntungkan perniliknya atau pihak yang menggunakannya. ltulah sebabnya ciptaan atau penemuan dan tanda yang dituangkan ke dalam bentuk media tertentu disebut dengan harta kekayaan intelektual.3’ Sedangkan hak milik atas kekayaan intelektual disebut hak milik intelektual (intellect uul properly right) merupakan bagian dan harta kekayaan imateriil (benda tidak berwujud) yang dilindungi oleh undang-undang.
Pasal 2 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus untuk mengumurnkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perunthngundangan yang berlaku. Pada posisi mi hak cipta dapat dikatakan sebagai hak kebendaan.
Adanya hak khusus memberi indikasi bahwa tidak ada orang lain yang boleh melanggar hak tersebut, disebabkan karena hanya dimiliki oleh pencipta selaku pemiliknya. Hak tersebut baru boich digunakan untuk memperoeh keuntungan ekonorni, apabila telah merninta izin secara tertulis dan perniliknya. Ada tiga hak yang dimiliki pencipta berdasarkan pasal 2 UUHC yaitu hak rnengurnurnkan, memperbanyak ciptaan dan memben izin untuk mengurnumkan atau memperbanyak ciptaan.
Apabila hal di atas dikaitkan dengan pasal 44 UUI-IC tentang adanya ancaman pidana rnaksimal berupa 7 (tujuh) tahun penjara dan denda setinggi 100 .000.000 (seratusjuta Rupiah). Pernyataan mi memberi kesan
31Abdulkadir Muhammad, JJukuin Haita Kekayaaii, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti,
1994),h. 111-112

27
bahwa hak cipta adalah hak absolut. Sifat absolut mi lebih jelas lagi terlihat pada rwnusan pasal 42 ayat 1. Pasal tersebut membuat rumusan bahwa hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan sebagai benda bergerak.
Penggunaan hak khusus bagi pencipta, tidaklah mengurangi pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku. Pencipta tidak boleh melarang dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengambilan atau penggunaan ciptaan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Contoh, apabila dalam pengutipan menyebutkan sumber secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
Undang-undang menempatkan hak cipta sebagai benda bergerak materiil yang bersifat pribadi dan manunggal dengan penciptanya. Oleh sebab itu hak cipta tidak boleh disita, walaupun dapat dialihkan atau beralih ke pihak lain.
Hak khusus yang dimiliki oleh pencipta meliputi tiga hak. Pertama, hak ekonomi, yaitu hak dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi mi ada delapan macam:32
1. Hak perbanyakan (penggandaan) adalah menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama atau menyerupai ciptaan tersebut. Baik dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak, termasuk pengalihwuj udan.
2. Hak adaptasi, adalah hak penyesuaian dan suatu benda ke bentuk lain. Seperti penerjemahan dan suatu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film, patung dijadikan lukisan, drama biasa
32Jbid.,h. 114

28
menjadi drama radio. Kar\’a cetak seperti buku, atau mempunyai hak turunan, di antaranya hak film (fIlm right), hak dramatisasi (dramatication right), hak penyimpanan dalam media elektronik (electronic right). Hak film dan hak dramatisasi adalah hak yang timbul apabila isi novel tersebut diubah menjadi skenario film, skenario drama yang bisa berupa opera balet niaupun drama musikal.
3. Hak pendistribusian, terrnasuk di dalamnya hak mengumumkan, penyiaran, pendistribusian adalah hak pembacaan, penyuaraan atau penyebaran ciptan dengan menggunakan alat dan rara apa pun. Sehingga dapat dibaca, didengar dan dilihat orang lain. Sedangkan penyebaran hak cipta dapat dilakukan dengan penjualan, penyewaan atau dalam bentuk lain yang bisa dikenal masyarakat. Hak distribusi mi memungkinkan timbulnya hak baru yang dilindungi (foreign right), yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Contoh karya cipta seperti buku karena buku yang sangat menarik, b’iku tersebut didisthbusikan di negara lain. Adanya pendistribusian di negara lain tersebut, berarti adanya perlindungan yang diberikannya sebagai foreign right.
4. Hak penampilan atau perniormance right. Hak mi dimiliki oleh musisi, dramawan dan seniman untuk mempertunjukkan dan memamerkan ciptaannya. Hak mi termasuk dalam pengumuman dan penyiaran. Pengaturan hak pertunjukan mi dikenal dalam Konvensi Bern dan Konvensi Universal bahkan diatur dalarn Konvensi Roma.
Termasuk dalam lingkup pertunjukan adalab penyajian kuliah, pidato, khutbah baik melalui visual maupun persentase suara. Juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lainnya yang menyajikan tampilan tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia pasal 1 UU}IC bahwa pengumutnan adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan

29
dengan cara sedemikian rupa, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, dilihat dan didengar orang lain.
Bagi orang atau organisasi yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin pemilik hak reforming tersebut. Kondisi seperti mi terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, lJntuk memudahkannya diadakanlah suatu lembaga yang mengurus pertunjukan mi dikenal dengan Performing Society Right. Lembaga mi bertujuan untuk mengorganisir para musikus. komposer, pencipta dan penerbit karya cipta lainnya. Selain rnempermudah untuk mendapat izin pertunjukan, lembaga mi juga berperan untuk mengumpulkan royalty yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut.
Sedangbn lembaga yang mengorganisir orang atau organisasi yang sering mempertunjukkan dikenal dengan Public Society House. Lembaga inilah yang bertugas mengorganisir tempat-tempat hiburan, teater, badan penyiaran. Juga termasuk tempat yang sering memberikan hburan di dalarnnva, seperti kapal laut, pesawat terbang, tempat judi, hotel, toko, dan kiub pribadi. Tujuannya adalah untuk memperm udah mempero ieh izin pertunj ukan.
Di Indonesia lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga Icrfi.irmi,ig Society 1?ighl adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Peran pemerintah dalam masalah pertunjukan tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu mengawasinya, terutama mengenai besarnya royalti, perjanian, dan juga terhadap penyelesaian perselisihan. Peran pemerintah mi di Indonesia bisa dilakukan oleh Dewan Hak Cipta. Di Inggris menurut UUHC 988 pengawasan dilakukan oleh the Copyright Tribunal, sedangkan di Amerika Serikat diakukan oleh Copyright Royally Tribunal.
5 F-[ak penyiaran (Broadcasting Right), adalah hak mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran mi

30
meliputi penviaran u1an dan rnentransmisikan ulang. Ketentuaii hak mi telah diatur dalam Konvensi Bern, Konvensi Universal 1961 dan Konvensi Brusel 1974.
UUHC Indonesia menyatakan bahwa untuk kepentingan nasional dapat dilakukan pengumuman suatu ciptaan melalui radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dan pemegang hak cipta, asalkan kapadanya dibenikan ganti rugi yang layak. Kemudian pada ayat 2 diterangkan bahwa badan penyiaran radio dan televisi yang berwewenang untuk mengurnumkari ciptaan sebagairnana yang dimaksudkari oleh ayat 1, berwewenang mengabaikan ciptaan itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata untuk siaran radio dan televisi. Untuk penyiaran selanjutnya badan penyiaran tersebut memberikan ganti rugi kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.
Hak programa kabel. Hak mi hampir sama dengan penyiaran, hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaian televisi mempunyai studio tertentu. Kernudian dan sana disiarkan program- program melalui kabel-kabel kepada pesawat pelanggan. Jadi siarannya sudah j elas bersifat kornersial.
Hak pinjam masyarakat atau Public Lending Right. Hak mi dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan. Untuk itu pencipta berhak atas suatu pembayaran dan pihak tersebut, karena karya ciptaannya sering dipinjam oleh masyarakat dan perpustakaan milik pemerintah tersebut.
Jangka waktu perlindungan atas hak pinjam masyarakat tersebut secara umum sarna dengan lamanya perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup pengarang dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pencipta yang mempunyai hak pinjam oleh masyarakat harus memenuhi kualifikasi tertentu. Sedangkan

pemha’;ara: -;:-z ::s diakukan secar-a otomatis, tapi
pencipta pc.a lembaga hak pinjam.
Hak pinjam oleh mas’ aa’Kat mi telah banyak dianut oleh beberapa negara dengan berbagal variasi, seperti yang dianut oleh Australia, Denmark, Be1and, Selandia Baru. Adapun sistem pembayaran kepada
pencipta, rata-rata ditanggung oleh pemerintah. Hak inipun thpat dialihkan kepada pihak lain balk perorangan, maupun badan hukum.
8. Hak salman. Selain bersifat orisional, hak cipta juga dilindungi turunannya, yaitu hak salman (neighbouring right atau ancillary right). Hak salman banyak berhubungan dengan perangkat
teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan dan sebagainya. Perlindungan hak salman secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perelcaman dan badan penyiaran.
Hak salman barn mendapat perhatian internasional path tahun
1928 ketika revisi Konvensi Bern di Roma, Path tahun 1960 dibentuk
suatu konvensi khusus mengatur mengenai hak salman mi adalah
International Convention Protection for Pe,former, Producer of
Phonograms and Broadcasting Organizations. Konvensi mi memuat
34 pasal dan lamanya perlindungan minimal 20 tahun.
Kedua, hak moral (moral right) adalah hak melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral mi melekat path pencipta. Apabila hak cipta dipindahkan kepada pihak lain, maka hak cipta tidak dapat dipisah dan penciptanya, karena hak mi bersifat pnbadi dan kekal. Menurut Komen dan Verkade hak yang dimiliki seorang pencipta adalah larangan mengadakan perubahan path ciptaan, larangan mengubah judul, larangan mengubah penentuan peneipta dan hak untuk mengadakan perubahan.33
33LJntuk Iebihjeasnya lihat Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, Op. ciL. h. 73-73

32
Sedangkan menunit Abdulkadir Muhammad yang termasuk hak moral adalah: 1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya. 2. Hak untuk tidak mengadakan perobahan path ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warinsya. 3. Hak bagi pencipta untuk mengaclakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.34
Hak moral (moral right) mi diatur dalam pasal 24 UUHC. Rumusan Iengkap tertera di bawah mi:
1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan path ciptaannya.
2. (a). Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
(b). Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain, selama pencipta masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan yang dimaksud dan apabila penciptanya telah meninggal dunia, izin dan ahli warisnya,
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. Pencipta berhak mengadakan perubahan path ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam rnasyarakat.35
Perubahan atas ciptaan meskipun hak cipta sudah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga, namun perubahan atas ciptaan hanya dikeluarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Perubahan atas ciptaan khususnya di lapangan ilmu pengetahuan senantiasa diperlukan, sebab ilmu pengetahuan selalu berkembang mengikuti kemajuan sosial budaya yang terus berubah dalam masyarakat. Buku misalnya, sebagai tempat penuangan konsep ilmu pengetahuan yang merupakan hasil kreasi manusia, perlu pula diadakan perubahan. Perubahan inilah yang dimaksud
34Abdulkadir Muhammad. op. cit., h. 115
35R, UUHC pasal 24

ii
dan memerlukan persetuuan dan pihak pencipta sebagai pemegang hak moral.
Jadi kedudukan hak cipta dalarn harta menempati posisi yang bernhlai atau bentuk benda tidak bergerak. OIeh sebab itu hak cipta orang lain harus dihormati dan orang yang berbuat sewenang-wenang dapat dituntut di pengadilan
Perlindungan Hak Cipta
Penjelasan umum UIJHC pasal 29 sampai 38 menyebutkan bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, maka dalam undang-undang’ tersebut dimuat’ ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.6
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu gambaran bahwa pendaftaran hak cipta tersebut bukan syarat untuk sahnya suatu ciptaan, rneIainan untuk rnemudahkan bila terjadi persengketaan. Sehingga hal yang terpenting dan pendaftaran mi adalah diharapkan dapat memberikan semacarn kepastian hukum, serta mernpermudah dalam prosedur pengalihan haknya.
Tetapi menurut Mariam Darus Badruizaman seperti yang dikutip oleh Saidin,37 bahwa pendaftaran itu bukanlah semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat. Tetapi juga untuk menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan suatu benda untuk umum terjadi saat pendaftaran tersebut dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi hak hanya rnempunyai arti untuk pribadi selama mengetahui perubahan status hukum dan benda. Pengakuan dan masyarakat baru terjadi pada saat ciptaan didaftarkan.
36Ibic/, tentang penjelasan umum
37Saidin, op. CI h. 64-65

34
Pendaflaran yang dirnaksud diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh orang banyak. Sedangkan cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pembuatannya kepada Menteri Kehakiman.
Pendaftaran hak cipta tidak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta sudah dilindungi. Hanya saja terhadap hak cipta yang tidak didaftarkan akan Iebih sulit dan Iebih memakan waktu dalam pembuktian. Perlindungan hak cipta berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut jenis ciptaannya.
ide mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta mi berdasarkan alas fungsi sosial. Adanya penentuan jangka waktu pemilikan diharapkan hak cipta tersebut tidak tertahan lama di. tangan pencipta sekaligus penciptanya. Pada tahap selanjutnya hasil ciptaan dapat dinikmati olch masyarakat luas. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Selama mi hak cipta yang telah berakhir masa berlakunya menguntungkan pihak tertentu khususnya pihak produser dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalarn hal karya cipta berupa buku.
Hak cipta apabila itu pahami demikian, terlihat bahwa hak cipta seakan-akan hak mutlak pencipta atau pemegang hak cipta. Tetapi sifat kemutlakan itu akan berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilik hak cipta. Berakhirnya jangka waktu pemilikan, menjadikan karya cipta tersebut milik umum dan kuasa umum (publik domein). Adanya pembatasan jarigka waktu hak cipta yang tercantum UU}IC, bukan satu-satunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan. Namun masih ada peraturan yang lain seperti Auteurswet 1912 dan Konvensi Bern.
Menurut jangka waktu perlindungan, jenis hak cipta dapat dikiasifikasikan menjadi tiga. Pertarna, perlindungan yang berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung sampai 50 (lima puluh) tahun
‘SRI, UUHC pasal 29

35
setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan ciptaan yang dilindungi
meliputi:
1. Buku, pamfiet dan semua basil karya tulis lainnya.
2. Seni tan (koreorafi).
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni !ukis, seni pahat dan seni patung.
4. Seni batik.
5. Ciptaan lagu atau inusik dengan atau tanpa teks.
6. Karya arsitektur.39
Kedua, perlindungan hak cipta berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan oleh pencipta. Ciptaan yang termasuk kategori mi adalah:
1. Karya pertunjukkan seperti musik, kerawitan, drama, perwayangan, tan, pantonlim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan karya rkaman vidio.
2. Ceramah, pidato dan sejenisnya.
3. Peta.
4. Karya sinematografi.
5. Karya rekaman suara atau bunyi.
6. Teijemahan.4°
Ketiga, perlindungan hak cipta berlangsung 25 (dua puluh lima) tahun
sejak pertama kali diumumkan, meliputi:
1. Karya fotografi.
2. Program komputer atau komputer program.
3. Saduran dan penyusunan bunga rampai.4’
39Ibid., pasal 26
401b1d., pasal27
4tIbii

36
Sernua pembatasan menurut jenis ciptaan bertujuan untuk meniaga keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat secara keseluruhan.
Perlindungan hak cipta sebagal hak kebendaan irnateriil sarna hainva dengan hak milik. F{ak milik menjarnin si pernilik untuk rnenikmati dengan bebas terhadap miliknya. Pengakuan seperti mi juga berlaku terhadap hak cipta. Pencipta atau pernegang hak cipta dapat rnengalihkan sehagian atau scluruh ciptaannya pada orang lain dengan jalan hibah ataupun melalui kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 3 UIJHC.
Pernyataan di atas rnembuktikan bahwa hak cipta adalah hak yang dapat dirniliki, sekaligus berlaku syarat-syarat kepernilikan baik cara-cara kepemilikan maupun cara-cara pengalihannya. Perlindungan yang diberikan undang-undang tersebut telah sesuai dengan sifat hak cipta tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan UUHC terhadap hak cipta menstirnulir aktivitas para pencipta agar terus mencipta atau Iebih kreatif lagi. Sehingga penemuan dan ciptaan baru harus didukung dan dibndungi o]eh hukurn. Inipun dapat dibuktikan dengan adanya sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara melawan hukum.
Adanya argurnentasi yang menyangkut perlindungan khusus terhadap hak cipta sebagai hak kebendaan yang rnernpunyai fungsi sosial adalah delik biasa. Oleh karena itu lewat delik biasa pemegang hak cipta lebih terjarnin haknya, tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dan pihak pemegang hak cipta, maka pihak berwajib dapat menindak si pelaku pelauggaran dan I angsung rn e akukan penyel idikan.
Pengembangan pengaturan hak cipta berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat, baik ditingkat perkembangan sosial maupun dingkat perkembangan teknologinya. Isi aturan mengikuti kebutuhan masyarakat, baik rnenyangkut arnanva perindungan, jenis bidang hak cipta yang dilindungi, jangka waktu berlakunya, ketentuan maupun sanksi yang

diberikan kepada para raku pclanegaran. Perkembangan terakhir. masaLih hak cipta mi telah dikaitkan dengan isu perdagangan dan politik.
Alasan keperibadian memang sesuai dengan prinsip na/lire! 1’liic yang merupakan dasar dan sistem hak cipta hukurn sipil. Hak cipta ada pada seseorang yang ciptaannya ada, karena ia telah men ibuat kreasi, hasil kan a yang merupakan bagian kepribadian pencipta dan merupakan satu kesatuan hidupnya. Berbeda dengan hak cipla sistern hukum sosialis, kepentingan masyarakat lebih di utamakan d iband ing kepentingan peroranaan. 1-Tanya saja hak moral pencipta dan integritasnya tetap diakui dan dijamin.
Perlindungan hak cipta secara internasional baru dilakukan sejak tanggal 9 September l886 melalui Bern Convention for the Protection qf Literurr and Artistic frocks Konvensi mi hertujuan untuk melindungi secara efektif dan seragam terhadap ciptaan, meliputi hak cipta karva seni dan sastra inilik para pencipta negara-negara anggota konvensi. Konvensi mi terbuka bagi semua negara. Teks aslinya mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertalna terjadi tahun 1908 di Berlin, perubahan kedua di Roma tahun 1928. Disusul dengan perubahan ketiga tahun 1948 di Brussel, kemudian tahun 1967 di Stockholm dan tahun 1971 di Paris.43
Setelah perang dunia kedua, muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan saw sistem hukum hak cipta yang universal. Gagasan mi muncul dan peserta Konvensi Bern dan Amerika serikat di pihak lain. Sedangkan PBB adalah sponsor utamanya Unisco. Gagasan itu dicoba dikongkritkan dengan diadakannyâ suatu konvensi di Jenewa pada bulan September 1952. Di kota Jenewa inilah ditandatangani sebuah Konvensi Universal mengenai hak cipla atau lebih dikenal dengan Universal Copyright Convention (UCC).41
42Untuk Iebih jelasnya lihat Abdulkadir Muhammad, 0/). cii., h. 119 dan Harsono Adisumarto, op. cit., h. 44
43Muhammad Djumhana, op. cii., h 13
441b1d.

3S
Selain konvensi uinum teritansi hal cipta, juga terdapat kon ensi atau perjanjian tentang hak cipta yang inengatur satu bidang saja, di antaranva: I Di Strashourg tahun 1960 dibentuk suatu peijanjian mengenai perlindungan penyiaran televisi (European Agreement on the Protection Television Broudcoi). 2. Konvensi Rorna 1965 rnengenai hak salman (Neighbouring Right yaltu Inlernatinal Conventional Convention for Perjàrmer, Producers of Phono grains and Broadcasting Organ iat ions). 3 Konvensi Roma 1961, tentang hidang rekaman, yaltu Convention br the I’rotection of Phonogrins Against nuuthori;ed ]‘ublicu/ion of/heir Phonograins. 4. Perjanjian Wina 1973 yang dikenal dengan Agreement Jar the Protection of tipe faces and their iotL’rnauonal Deposit. 5. Konvensi Brusel 1974 (Relating to the Distribution o/Programe Carrying Signaals Transmitted by Satelitte).43
Pada rnulanya Konven.vi Bern menentukan jangka waktu 50 (lirna puluh) tahun, namun setelah direvisi di Stockholm tahun 1967 jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 25 (dua puluh lima) tahun. Hal mi dirnaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk menikrnati karva cipta asing.
Praktek yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan hak cipta secara umurn atas hak cipta adalah selama hidup pencipta ditambah sekian tahun setelah pencipta meninggal dunia. Tambahannya ada yang 50 tahun dan ada kurang dan 50 tahun. Negara yang memberikan tambahan Iebih dan 50 tahun adalah seperti Austria, Brazil, Colombia, Panama dan Spanyol. Sedangkan Ivory Coast memberikan perlindungan tambahan 99 tahun.
Ada juga negara yang memberikan jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda dengan negara lain. Afganistan memberikan perlindungan hanya 20 tahun sejak ciptaan tersebut didaftarkan. Addorra, jangka waktu perlindungan diatur melalui perjanjian perseorangan. Albania,
43Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, op. cii., h. 13-14
39
Ethiopia, Rumania serta Nicaragua memberikan jangka waktu perlindungan adalah selama hidup pencipta dan kemudian haknya terbatas.
Sedangkan di Ingnris, memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta ditarnbah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pengecualian hak cipta diberikan kepada ratu dan pihak kerajaan yang disebut (‘row Copyright, yaitu selama 125 tahun semenjak penciptaan. Akan tetapi apabila ciptaan tersebut dikomersilkan, maka perlindungan hanva 75 tahun.

JAKARTA–MI: Sikap Polri terhadap pernyataan Presiden, menurut Kadiv Humas Polri Irjen Nanan Soekarna, sesuai dengan sikap Polri yang sudah disampaikan secara tertulis.

“Prinsipnya agar dapat diputuskan melalui proses hukum yang sedang berjalan, sehingga ada kepastian hukum,” ujar Nanan melalui SMS, Senin (23/11) malam.

Dikatakannya, rekomendasi Tim 8 dan pernyataan Presiden wajib kita pahami dan hargai bersama. Pernyataan Presiden bagi Polri itu sangat demokratis dan bijaksana sekali.

Berkas perkara Chandra, kata Nanan, sudah di tangan kejaksaan dan lewat 14 hari tentunya merupakan kewenangan jaksa peneliti/JPU Kejagung. Berkas perkara Bibit masih dilengkapi penyidik dan sangat tergantung kepada pertimbangan penyidik, apakah harus dihentikan atau dikembalikan ke jaksa PU.

Keputusannya harus bukan karena intervensi Kapolri. Namun, melihat hasil pertimbangan penyidiknya yang harus independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Presiden telah bersikap bijaksana dalam kasus ini agar menjadi pelajaran bagi institusi penegak hukum KPK, Polri, dan Kejaksaan. (San/OL-04)
Sumber; http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/24/107623/16/1/Polri-Tetap-Lanjutkan-Proses-Hukum-Bibit-Chandra.

Kasus Dua Pimpinan KPK Bibit dan Chandra
Presiden Minta Penghentian Perkara
Senin, 23 November 2009 20:27 WIB 1 Komentar

JAKARTA–MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penghentian kasus yang membelit dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Penegasan itu diungkapkan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/11). Selain itu, Presiden meminta tiga lembaga peradilan yakni kepolisian, kejaksaan, serta KPK untuk melakukan pembenahan diri.

Dengan penghentian perkara itu, merupakan salah satu rekomendasi dari Tim 8. Tim 8 dibentuk Presiden pada 2 November, dan telah menyerahkan rekomendasi setelah menyelesaikan tugas pada 16 November lalu. Tim 8 diketuai Adnan Buyung Nasution memang diberi waktu Presiden selama dua pekan untuk menyelesaikan penelitiannya. (OL-03)
Sumber; http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/23/107556/16/1/Presiden-Minta-Penghentian-Perkara-

http://www.indonesia‐monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=

2473&Itemid=33
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
YAYASAN‐YAYASAN YANG BERAFILIASI KE NY. ANI
YUDHOYONO:
Bukan hanya SBY, melainkan isterinya, Ny. Ani Yudhoyono, yang
aktif membina beberapa yayasan. Yayasan‐yayasan ini diketuai oleh
beberapa orang isteri Menteri dan pejabat kenegaraan yang lain, yakni
Yayasan Mutu Manikam Nusantara, yang diketuai Ny. Herawati
Wirayuda (isteri Menlu waktu itu); Yayasan Batik Indonesia, yang diketuai
oleh Yultin Ginanjar Kartasasmita (isteri Ketua DPD Ginanjar
Kartasasmita), dan Yayasan Sulam Indonesia, yang diketuai oleh Ny.
Triesna Wacik, isteri Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,
merangkap Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas.
Di antara ketiga yayasan itu yang paling kontroversial adalah
Yayasan Mutu Manikam Nusantara. Bukan karena diketuai oleh isteri
Menlu waktu itu, tapi karena jabatan Bendaharanya dipegang oleh
Artalyta Suryani, yang lebih akrab dengan panggilan “Ayin”. Kedekatan
Ayin – yang tertangkap tangan menyogok jaksa Urip Tri Gunawan ‐‐
dengan Ani, mengurangi ketegasan KPK dalam membongkar seluruh
jejaring korupsi di belakang sang ‘markus’ (makelar kasus), khususnya
Syamsul Nursalim, boss Gajah Tunggal, yang terlibat dalam skandal BLBI
yang masih menyisakan kerugian Rp 4,2 trilyun bagi Negara. Ironisnya,
Ny. Ani Yudhoyono ‐lah yang meresmikan Alun‐Alun Indonesia milik
Syamsul Nursalim, tanggal 29 Oktober 2007 (lihat Lampiran 4: Kemilau
Persengkongkolan di Mutu Manikam).
Yayasan kedua yang ikut didukung oleh Ny. Ani Yudhoyono adalah
Yayasan Batik Indonesia yang diketuai oleh Ny. Yultin Ginanjar
Kartasasmita. Dalam berbagai pameran di dalam dan luar negeri yang
(ikut) diselenggarakan oleh yayasan ini, telah menonjol produk
perusahaan baru bermerek Allure. Perusahaan baru itu segera
mengundang perhatian karena dua hal. Pertama, lebih dari selusin gerai
perusahaan itu telah dibuka di Indonesia, Singapura dan Malaysia,
sementara beberapa gerai sedang dirintis di London dan Moskow. Kedua,
batik Allure telah mengangkat menantu SBY yang pernah dinobatkan
menjadi duta batik Indonesia (Annisa Pohan) dan anaknya (Aira
Yudhoyono) sebagai ikon perusahaan itu.
FOTO‐FOTO AIRA YUDHOYONO SEBAGAI IKON ALLURE KIDS &
DALAM GENDONGAN IBUNYA, ANNISA POHAN
(CANTUMKAN)
Adanya potensi konflik kepentingan antara Ny. Ani Yudhoyono
sebagai pembina yayasan itu, dan perusahaan batik baru yang telah
mengorbitkan anak dan cucunya sebagai ikon, belum banyak disorot
orang. Termasuk ketika koleksi batik Ny. Ani Yudhoyono dan Ann
Durham, ibunda Presiden AS, Barack Husein Obama di Alun‐Alun
Indonesia di Grand Indonesia Shopping Town, 17 November yang lalu.
Publik tampaknya juga tidak tahu, bahwa gedung itu milik Gajah Tunggal,
salah satu konglomerat yang belum membereskan hutangnya pada
Negara, dalam kerangka BLBI (lihat Lampiran 5: Allure meluncur di Alur
Yayasan Batik Indonesia).
FOTO‐FOTO ARTHALYTA DAN ANI YUDHOYONO,
ANI YUDHOYONO MERESMIKAN ALUN‐ALUN INDONESIA
& SBY DAN ISTERINYA MENGHADIRI PERNIKAHAN ANAK
SYAMSUL NURSALIM
Yayasan ketiga yang didukung oleh Ny. Ani Yudhoyono adalah
Yayasan Sulam Indonesia, yang diketuai Ny. Triesna Wacik, isteri Menteri
Kebudayaan & Pariwisata, Jero Wacik. Di sini ada juga potensi konflik
kepentingan antara keluarga Jero Wacik dengan yayasan itu, dan antara
keluarga Wacik dengan keluarga Cikeas. Soalnya, salah satu perusahaan
milik Menbudpar yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas,
PT Puri Ayu yang berkantor di Bali dan Jakarta, bergerak di bidang disain
tekstil. Selain itu, kita juga masih ingat bahwa Jero Wacik adalah Ketua
Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas.
FOTO PASANGAN JERO & TRIESNA WACIK
Para pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran
mutu manikam, batik, dan sulaman, dapat ikut menikmati promosi yang
dibayar dari uang rakyat, dengan berlindung di bawah ketiga payung
yayasan yang berafiliasi ke Ny. Ani Yudhoyono ini. Namun yang paling
menimbulkan tanda tanya bagi tokoh‐tokoh masyarakat adalah kedekatan
Artalyta Suryani (“Ayin”) dengan Ani Yudhoyono, berkat posisi Artalyta
sebagai Bendahara Yayasan Mutu Manikam Nusantara. Soalnya, diduga
berkat kedekatan antara Ayin dan Ani, salah seorang taipan besar
pengemplang dana BLBI, yakni Syamsul Nursalim, dapat lolos dari jerat
hukum, seperti di era Gus Dur maupun Megawati Soekarnoputri (lihat
Lampiran 4).
Peranan yayasan‐yayasan yang berafiliasi ke SBY dan Ny. Ani
Yudhoyono dalam memobilisasi dukungan politik dan ekonomi untuk
pemilihan kembali SBY sebagai Presiden untuk kedua dan terakhir
kalinya, membuka jalan bagi berbagai jenis pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh para pendukungnya. Soalnya, duplikasi anggota pengurus
yayasan‐yayasan itu dengan berbagai tim sukses yang tidak secara resmi
terdaftar personalia maupun sumber‐sumber pembiayaannya (lihat
Lampiran 1), melancarkan jalan bagi penyaluran sumbangan bagi
kampanye Pemilu legislatif Partai Demokrat dan Pilpres SBY‐Boediono ,
melampaui batas‐batas yang diperkenankan oleh Pasal 131 dari UU No.
10/2008, yakni Rp satu milyar rupiah untuk perorangan) dan lima milyar
rupiah untuk kelompok, perusahaan dan badan usaha non‐pemerintah.
Maklumlah, pelanggaran terhadap Pasal 131, yang diatur dalam Pasal 276,
diancam pidana penjara antara enam sampai 24 bulan, serta denda antara
satu sampai lima milyar rupiah.
Kecurigaan itu sangat beralasan, apabila keuangan yayasan‐yayasan
itu tidak di‐audit oleh auditor yang independen. Potensi konflik
kepentingan antara keuangan publik yang dikelola oleh pemerintah, dan
keuangan yayasan‐yayasan itu, barangkali paling besar pada Yayasan
Kesetiakawanan dan Kepedulian. Soalnya, tiga orang Menteri dan seorang
pejabat setingkat Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II merangkap
sebagai anggota Dewan Pembina yayasan itu, yakni Djoko Suyanto,
Purnomo Yusgiantoro, M.S. Hidayat dan Sutanto. Sedangkan Bendahara
yayasan itu dijabat oleh Dessy Natalegawa, adik kandung Menlu Marty
Natalegawa.
Ketiga yayasan yang dibina oleh Ny. Ani Yudhoyono, yakni Yayasan
Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam
Indonesia, juga berpotensi untuk melakukan kegiatan yang tumpang
tindih dengan Departemen‐Departemen atau lembaga‐lembaga yang
dipimpin – atau pernah dipimpin ‐‐ oleh suami‐suami para ketua yayasanyayasan
itu, yaitu Departemen Luar Negeri dalam hal Yayasan Mutu
Manikam Nusantara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal Yayasan
Batik Indonesia, dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal
Yayasan Sulam Indonesia.
Di samping itu, ketua‐ketua yayasan yang dibina oleh Ny. Ani
Yudhoyono itu adalah anggota Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu
(SIKIB), yang juga dipimpin oleh isteri‐isteri Presiden dan Wakil Presiden.
Duplikasi antara kegiatan yayasan dan instansi‐instansi pemerintah,
juga sangat berpotensi terjadi pada yayasan‐yayasan yang berafiliasi
dengan SBY sendiri, misalnya dengan Departemen Agama, dalam hal
Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam dengan program pengiriman
ulama berumroh ke Arab Saudi, serta dengan berbagai Departemen dan
Pemerintah Daerah, dalam hal Yayasan Puri Cikeas dan Yayasan
Kesetiakawanan dan Kepedulian. Itu sebabnya, auditing terhadap
keuangan yayasan‐yayasan itu menjadi semakin penting.Bukan cuma
duplikasi, malah dualisme pemerintahan, dapat terjadi apabila yayasanyayasan
ini dibiarkan berkembang dengan bebas, seperti yang telah kita
alami di masa kediktatoran Soeharto, dengan seribu satu yayasannya (lihat
Aditjondro 2003, Ismawan 2007: 66‐89).
PELANGGARAN‐PELANGGARAN UU PEMILU OLEH CALEGCALEG
PARTAI DEMOKRASI :
Potensi pelanggaran UU Pemilu karena perangkapan jabatan
sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dengan anggota
kepengurusan yayasan‐yayasan itu, masih dibarengi dengan pelanggaran
hukum yang telah dilakukan oleh sejumlah kader Partai Demokrat.
Pemilu kali ini ditandai wabah pembelian suara yang semakin terangterangan,
dibandingkan dengan pemilu‐pemilu yang lalu. Padahal,
praktek ini jelas‐jelas dilarang oleh UU No. 10/2008 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD. Pasal 84 melarang semua pelaksana, peserta
dan petugas kampanye “menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta kampanye”.
Sedangkan Pasal 87 melarang pelaksana kampanye “menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar memilih
Partai Politik tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota tertentu; atau memilih calon anggota DPD tertentu”.
Sanksinya, penjara antara enam sampai 24 bulan serta denda antara Rp.
6.000.000 dan Rp. 24.000.000, menurut Pasal 270 dan 274.
Padahal praktek pembelian suara yang dilakukan oleh caleg‐caleg
Demokrat di berbagai wilayah, merupakan salah satu faktor kemenangan
Partai Demokrat yang begitu fantastis, yakni melonjak nyaris tiga kali lipat
dari 7% menjadi 20% lebih.
Ambillah sebagai contoh di Sumatera Utara. Waktu kampanye
pemilu lalu, Marlan Nainggolan, caleg PDP di Tapanuli Utara (Taput)
membagi‐bagi kerbau dan babi ke pemilih, Sihar Sitorus, anak DL Sitorus,
pengusaha pembalakan hutan, yang menjadi caleg PPRN, menyumbang
Rp 3 juta ke gereja HKBP dekat bandara Silangit. Sedangkan Fernando
Sihombing, caleg Golkar membagi sekarung pupuk kepada setiap pemilih.
Namun itu semua belum apa‐apa dibandingkan dengan
“sumbangan” Jhonny Allen Marbun, caleg Demokrat yang terlibat kasus
suap Rp 1 milyar untuk proyek Dephub (Tempo, 5 April 2009). Ia berulang
kali mengumpulkan petani di Humbang Hasundutan (Humbahas), Taput,
dan Samosir, dan membagi‐bagi puluhan ton bibit jagung kepada mereka.
Januari lalu, di Dolok Sanggul, ibukota Humbahas, ia menyerahkan 500
baju batik buat para kepala desa, 21 unit komputer untuk sekolah, dan Rp
200 juta untuk perbaikan gereja dan mesjid.
Sebelumnya, 4 Januari 2009, dalam upacara di tanah lapang
Pangururan, Samosir, yang dihadiri Hadi Utomo, Ketua Umum DPP Partai
Demokrat yang ipar SBY, selain membagi‐bagi bibit jagung kepada petani,
Jhonny Allen menyerahkan Rp 300 juta untuk perbaikan gereja dan mesjid
serta 20 unit komputer untuk sekolah. Berbagai “sumbangan” itu ikut
mendorong Jhonny Allen memenangkan tiket Demokrat ke Senayan,
untuk kedua kalinya, dengan memperoleh 91.763 suara.
Pelanggaran terhadap Pasal 84 dan 87 UU No. 10/2008, tidak cuma
terjadi di Sumatera Utara, tapi juga di basis‐basis kemenangan Partai
Demokrat yang lain, yang sempat penulis amati, seperti di Kabupaten
Poso, Sulawesi Tengah, dan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Di
Poso, Amsal Hasyim, seorang caleg dari Partai Demokrat, menjanjikan
pembagian pesawat televisi dan traktor tangan buat mereka yang mau
memilih partai berwarna biru itu. Janji itu, baru direalisasikan akhir
November lalu, dan diterima dengan suka cita. Rupanya rakyat di bekas
daerah konflik itu tidak menyadari bahwa janji yang diobral kader Partai
Demokrat itu, melanggar Pasal 87 UU No. 10/2008 itu.
Walhasil, Amsal Hasyim, kontraktor yang disuruh oleh Piet
Inkiriwang, purnawirawan polisi yang Bupati merangkap ketua DPC
Partai Demokrat Kabupaten Poso, untuk mengetuai PAC Partai Demokrat
Kecamatan Pamona Utara di Tentena, berhasil menjadi anggota DPRD
Kabupaten Poso dari Partai Demokrat.
Di Jawa Tengah, terjadi juga banyak kasus pembelian suara (vote
buying) atau ‘politik uang’ (money politics), yang melibatkan caleg Partai
Demokrat maupun partai lain, namun hanya sedikit yang ditangani oleh
Panwalu dan disidangkan. Yang ditangani oleh Panwaslu misalnya adalah
laporan dari YSA Widayana, warga Karang, Plumbon, Mojolaban di
Kabupaten Sukoharjo. Ia melaporkan tindakan Bambang yang meminta
warga untuk memilih Partai Demokrat (Seputar Indonesia, 11 April 2009).
Lebih menghebohkan lagi adalah kasus pelanggaran Pemilu 2009
yang mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul, hari Jumat, 8 Mei
2009. Kedua terdakwa dalam kasus itu adalah Sri Yuli Waryati, caleg
untuk DPRD Bantul dari Dapil 2 dan Siti Shoimah, caleg DPRD DIJ dari
daerah pemilihan Kabupaten Bantul. JPU Widagdo M. Petrus menuntut
kurungan tiga hingga 12 bulan penjara dengan denda Rp 10 juta, subsider
enam bulan kurungan, hanya karena kedua terdakwa menggelar pasar
murah di Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY
(Radar Jogja, 9 Mei 2009).
Ceritanya begini. Pada saat bazar murah digelar, Minggu, 29 Maret,
Sri Yuli Waryati membagi kupon pembelian sembako, yang hanya
diberikan kepada warga yang telah mengisi formulir dan menjadi anggota
Partai Demokrat. Hari Minggu berikut, 5 April, Sri Yuli Waryati
memperkenalkan Shoimah kepada masyarakat di Lapangan Mangir Loro,
dengan membagi‐bagi uang sebesar Rp 5 ribu seorang dan selembar kaos
oblong (idem).
Semua itu belum apa‐apa, dibandingkan dengan pembelian suara
yang dilakukan oleh putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY),
alias Ibas, di kampung halaman ayahnya di Pacitan, Jawa Timur, April
lalu. Menurut laporan dua orang saksi, tim kampanye EBY membagi‐bagi
amplop berisi uang Rp 10 ribu disertai foto EBY ke calon‐calon pemilih di
Desa Clembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, 3 April lalu.
Namun setelah kasus ini terungkap di berbagai media lokal dan
media online, bukan Bawaslu dan Panwaslu yang bergerak, melainkan
Polri, sedangkan para pimpinan media yang bersangkutan mendapatkan
teguran keras dari jurubicara kepresidenan, Dino Patti Djalal. Kedua saksi
–M. Naziri dan Bambang Krisminarso – serta pimpinan situs
JakartaGlobe.com dan Okezone.com, dan wartawan Harian Bangsa diperiksa
oleh polisi, dengan tuduhan pencemaran nama baik EBY juncto
pelanggaran pasal 45 ayat 1 UU No. 11/2008 tentang Teknologi Informasi
juncto pasal 55 KUHP.
Akhirulkalam, Kapolda Jatim Irjen (Pol) Anton Bachrul Alam
membantah bahwa EBY telah melakukan money politics, malah sebaliknya
menuduh para saksi dan pekerja media melakukan pencemaran nama baik
putra presiden, yang juga berarti, penistaan terhadap presiden (Antara
News, 8 April 2009).
Walaupun semua tertuduh akhirnya dibebaskan, EBY pun
dibebaskan dari tuduhan pelanggaran Pasal 84 UU No. 10/2008, dan
berhasil mengalahkan para caleg lain, termasuk Ramadhan Pohon,
pesaingnya yang separtai, mendapatkan tiket ke Senayan. Padahal, seperti
kesaksian salah seorang pimpinan media yang diperkarakan, pembagian
amplop berisi uang dan foto EBY itu betul‐betul terjadi.
Ada lagi pelanggaran pasal dalam UU No. 10/2008, yang telah
menghasilkan banyak suara pemilih buat Partai Demokrat, malah
kemenangan yang hampir mutlak di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Dalam Pemilu lalu mantan kombatan yang beralih menjadi anggota Partai
Aceh (PA) bebas “menuntun” pemilih yang tua dan butahuruf
mencontreng caleg dan logo PA dan Demokrat, terutama di bekas basis
GAM, tanpa dihalangi aparat keamanan. Makanya, di sebuah kecamatan
di Kabupaten Pidie, Demokrat mendapatkan 100% suara untuk DPR‐RI
dan PA 100% suara untuk DPRA dan DPRK. Hasilnya, perolehan suara
teratas di Aceh direbut oleh PA, disusul oleh Demokrat, Golkar, dan PKS.
Sedangkan partai lokal lain, hanya memperoleh beberapa kursi di DPRA
dan DPRK‐DPRK.
Makanya, perlu dipertanyakan, apakah “bantuan” yang diberikan
oleh para kader PA untuk menuntun para pemilih yang tua dan buta
huruf, untuk secara khusus mencontreng logo dua partai saja, satu untuk
duduk di DPR‐RI dan satunya lagi untuk duduk di DPR Aceh dan DPR
Kabupaten, tidak bertentangan dengan Pasal 156 UU No. 10/2008, ayat 1
dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai
halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu
oleh orang lain atas permintaan pemilih.
Ayat 2: Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan
pilihan pemilih.
Memang, kebanyakan pemilih yang tua dan buta huruf, belum tentu
menderita halangan fisik yang digambarkan dalam Pasal 156 ini. Namun
inti pasal ini adalah bahwa semua orang harus mendapatkan kesempatan
yang sama untuk memilih calon yang diharapkannya dapat membawakan
aspirasinya. Nah, apakah dengan menggiring secara halus satu bagian
yang cukup besar untuk memilih satu partai nasional, yang belum
dikenalnya, jiwa pasal ini terpenuhi? Atau justru dilanggar?
Melihat banyaknya pelanggaran UU Pemilu yang telah terjadi selama
Pemilu legislatif dan Pilpres lalu, mulai dari besarnya biaya kampanye
yang dikelola oleh tim‐tim siluman yang tidak terdaftar personalia
maupun anggarannya, pembelian suara lewat pembagian uang dan barang
kepada pemilih, termasuk yang dilakukan oleh Edhi Baskoro Yudhoyono,
bantuan negara asing seperti melalui IFES (International Foundation for
Electoral Systems), ornop AS yang dibantu oleh USAID, yang dilibatkan
oleh KPU dalam proses penghitungan suara, serta penggiringan suara
sebagian besar pemilih di Aceh, maka legalitas hasil Pemilu yang lalu patut
dipertanyakan.
Walaupun partai‐partai lain ikut menjalankan berbagai pelanggaran
UU Pemilu itu, namun Partai Demokrat, yang merupakan kendaraan
politik incumbent president, tidak menunjukkan teladan dalam mematuhi
UU Pemilu. Hanya saja, kenetralan KPU dan Bawaslu yang patut
dipertanyakan, serta pembelokan perhatian publik akibat peledakan bom
di dua hotel di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli lalu, membuat
semua kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu belum sempat disorot
secara mendalam.
KESIMPULAN
Uraian dalam buku ini mudah‐mudahan tidak hanya menjawab
rahasia di balik skandal Bank Century, melainkan lebih luas lagi, yakni
menjawab rahasia di balik kemenangan yang begitu fantastis dari Partai
Demokrat, yang naik tiga kali lipat dalam satu periode pemerintahan, dari
sekitara 7 % menjadi sekitar 20%.
Penggalangan dana yang luar biasa, serta besarnya pembelian suara
(vote buying) sesungguhnya memainkan peranan yang besar dalam
melonjaknya angka pemilih Partai Demokrat dan calon presidennya, dan
bukan hanya kehebatan kharisma SBY dan kesuksesan periode
kepresidenannya yang lalu, yang dikemas dengan hebat oleh Fox
Indonesia dalam iklan‐iklan televisinya.
Resistensi Partai Demokrat terhadap penggunaan hak angket DPR
untuk mengungkapkan skandal Bank Century, walaupun akhirnya ikut
mendukung prakarsa sebagian anggota DPR, bahkan tanpa malu‐malu
menunjukkan keinginan menjadi Ketua Panitia Khusus hak angket itu,
menjadi indikasi betapa besarnya keinginan petinggi‐petinggi partai itu
untuk menutupi hal‐hal yang mencurigakan dalam pemberian dana
talangan yang jauh melebihi yang sudah disepakati oleh parlemen.
Walaupun belakangan ini ada gerakan dari sejumlah individu Partai
Demokrat untuk menangkis tuduhan bahwa mereka menerima dana
puluhan, bahkan ratusan milyar rupiah dari Bank Century, toh masih ada
tanda tanya, ke mana larinya lima trilyun rupiah yang lenyap ke tangan
“fihak ketiga” dalam hanya kurang dari setahun (Juni 2008 – Juni 2009).
Sorotan terhadap beberapa beberapa nasabah terbesar Bank Century,
khususnya Hartati Murdaya dan Boedi Sampoerna, sangat wajar,
mengingat besarnya bantuan kedua kelompok bisnis yang mereka pimpin
bagi kampanye Partai Demokrat dan calon presidennya, yang dimulai oleh
Hartati Murdaya menjelang Pemilu 2004 dan semakin meningkat
menjelang Pemilu 2009.
Sedangkan dari kelompok Sampoerna, investigasi kami menemukan
dukungan dana sebesar Rp 90 milyar kepada kelompok media Jurnal
Nasional yang dekat dengan Partai Demokrat dan SBY sejak 2006, di saat
injeksi dana ke kelompok Jurnas mulai digantikan oleh pengusahapengusaha
yang dekat dengan keluarga Cikeas, di bawah pimpinan Gatot
Mudiantoro Suwondo, yang kebetulan juga Direktur Utama BNI.
Kebutuhan akan dana kampanye yang semakin meningkat, yang
terdongkrak oleh besarnya biaya “pencitraan” SBY melalui media, serta
meluasnya jangkauan “kedermawanan” yayasan‐yayasan yang berafiliasi
ke SBY dan Ny. Ani Yudhoyono, membuat keluarga Cikeas semakin
tergantung pada sejumlah pengusaha kelas kakap yang berasal dari era
Soeharto, seperti Syamsul Nursalim, Hartati Murdaya, dan kelompok
Sampoerna, maupun yang muncul di era SBY, seperti PT Powertel dan
Batik Allure.
Kebutuhan akan dana kampanye yang begitu besar, dibarengi
dengan ambisi sebagian anggota Dinasti Sarwo Edhie Wibowo untuk
memperkaya diri mereka, menimbulkan kerentanan keluarga Cikeas
terhadap pengusaha‐pengusaha dan makelar‐makelar kasus yang
berusaha menempel ke keluarga itu, seperti Syamsul Nursalim, salah
seorang pengemplang dana BLBI, yang sudah berhasil mengelabui tiga
presiden berturut‐turut, berkat kedekatan Arthalyta Suryani, yang juga
dikenal sebagai “Ayin”, dengan Ani Yudhoyono, dalam kedudukannya
sebagai Bendahara Yayasan Mutu Manikam Nusantara yang diketuai oleh
isteri mantan Menlu Hasan Wirayuda.
Berbicara lebih lanjut tentang yayasan‐yayasan yang dibina oleh SBY
dan Ny. Ani Yudhoyono, kita bisa lihat bahwa kepengurusan yayasanyayasan
itu bukan orang‐orang yang punya latar belakang dalam
kedermawanan (filantropi), melainkan terdiri dari sejumlah menteri,
mantan menteri, purnawirawan perwira tinggi yang kebanyakan seangkatan
dengan SBY, sejumlah pengusaha, dan anggota keluarga besar
SBY‐Ani Yudhoyono yang juga sudah terjun ke bidang usaha, yakni
Hartanto Edhie Wibowo dan Edhie Baskoro Yudhoyono.
Hartanto, adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono, telah terjun ke bisnis
serat optik di PT Powertel, bersama adik Menko Perekonomian M. Hatta
Rajasa, dan pada awalnya difasilitasi proyek‐proyeknya oleh Hatta Rajasa,
selagi yang bersangkutan masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono, anak bungsu SBY dan Ny. Ani
Yudhoyono, baru mulai terjun dalam bisnis kue kering, dibantu oleh
seorang pengusaha swasta yang sudah berlangganan di bidang itu.
Dengan demikian, mantan jenderal yang mulai 20 Oktober lalu
mengendalikan kendali republik ini, perlu bekerja keras untuk
menciptakan pemerintahan bersih di negeri kita. Guna mengakhiri tradisi
politik buruk yang dirintis mendiang Jenderal Soeharto, SBY perlu
bersikap lebih tegas terhadap keluarga besarnya sendiri, agar tidak ada
anak, ipar, kerabat atau sahabat yang mengambil jalan pintas
mengembangkan bisnis mereka dengan mendekati bankir‐bankir
pemerintah serta birokrat‐birokrat papan atas, untuk mendapatkan orderorder
kelas kakap.
Tambahan lagi, SBY juga perlu mendorong kerabat dan sahabatnya
untuk menolak pemberian kemudahan dalam penyediaan jasa jalan,
listrik, dan bahan bakar bersubsidi, buat pengembangan pabrik yang baru
berdiri kemarin sore.
Sikap tegas terhadap keluarga dan sahabat merupakan dasar moral
untuk mengambil sikap tegas terhadap semua pejabat yang melakukan
komersialisasi jabatan, sebagaimana teladan Presiden Korea Selatan, Kim
Young San, yang menjebloskan kedua pendahulunya – Chun Doo‐Hwan
dan Roh Tae‐Woo – ke penjara, karena korupsi dan pembantaian aktivis
pro‐demokrasi. Walaupun kemudian kedua jenderal itu diberinya grasi
dari vonis hukuman mati dan hukuman penjara 22,5 tahun, Presiden
Korsel itu juga menyerahkan anaknya, Kim Hyon Chul, untuk diadili,
karena sang anak menerima sogokan dari maskapai Hanbo Steel, konon
untuk menggalang dana bagi kampanye ayahnya (Alkostar 2008: 176‐80;
Washington Post, 25 Januari 2007; New York Times, 18 Mei 1997).
Selanjutnya, untuk mengakhiri tradisi yang dirintis oleh Soeharto,
sebaiknya yayasan‐yayasan yang menggunakan nama SBY maupun nama
kediaman pribadinya, berhenti memanfaatkan figur‐figur pemerintah
dalam struktur organisasinya.
Rakyat yang cerdas juga tidak akan menuntut Kepala Negara
memberi makan ribuan orang miskin di Istana Negara atau kediaman
pribadinya, sebab Presiden bukanlah Raja yang kaya raya, dan memberi
makan fakir miskin bukan tugas Presiden dan keluarganya, melainkan
merupakan tugas sejumlah lembaga resmi, sesuai dengan ketentuan Pasal
34 Undang‐Undang Dasar 1945.
Yayasan‐yayasan yang ada kaitan dengan SBY, Ny. Ani Yudhoyono,
serta kerabat dan sahabatnya, sebaiknya diaudit oleh auditor publik yang
independen, dan hasilnya dilaporkan ke parlemen, serta terbuka bagi
media dan internet. Bukan diaudit oleh auditor langganan para bankir
yang juga duduk dalam pengurus yayasan‐yayasan itu.
Tujuan semua langkah itu supaya yayasan‐yayasan sosial yang
dekat dengan oknum‐oknum penguasa jangan lagi menjadi pembuka jalan
bagi korporasi‐korporasi raksasa untuk mendapat perhatian khusus dari
pemerintah, seperti tradisi Orde Baru (lihat Radjab 1999: 47‐8; Aditjondro
2003; Aditjondro 2006; Ismawan 2007; Zen & Kristianto 2007).
Dibarengi pembenahan ke dalam lingkaran kerabat dan sahabat SBY
ini, pemerintahan mendatang, didukung oleh parlemen dan lembaga
peradilan, selayaknya menjalankan transparansi dalam hal melaporkan
kekayaan dan jaringan bisnis mereka kepada rakyat Indonesia. Tujuannya
supaya rakyat dapat mengontrol pejabat yang mereka pilih dan
percayakan nasib bangsa ini lima tahun ke depan.
Jelasnya, transparansi kekayaan pejabat bertujuan supaya semua
keputusan ekonomi dan politik yang diambil, betul‐betul demi
kemaslahatan rakyat banyak, terutama mereka yang paling dipinggirkan.
Bukan demi ekspansi perusahaan milik kerabat dan sahabat, dengan dalih,
menciptakan lapangan kerja.
REFERENSI :
Aditjondro, George Junus (2003). Dari Soeharto ke Habibie: Guru Kencing
Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Rezim Orde Baru. Jakarta: MIK (Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan)
& Pijar Indonesia.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2006). Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga:
Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa. Yogyakarta: LKiS.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(2007). ‘Dialektika antara Agency dan Struktur dalam
Penelaahan Korupsi di Indonesia: Membangun Gerakan Anti Korupsi yang
Lebih Merakyat.” Renai, No. 2, Salatiga: PERCIK, hal. 8‐23.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (2009). “Menyambut Era SBY Kedua Yang (Mudah‐mudahan)
Lebih Bersih dari Era SBY Pertama,” Scientiae Polites, Vol. 28, hal. 1‐10.
Alkostar, Artidjo (2008). Korupsi Politik di Negara Modern. Yogyakarta: FH
UII Press.
Angkasa Pura II (2007). Laporan Tahunan 2007/ 2007 Annual Report: Together
We Build A Better Future. Jakarta: PT Angkasa Pura II.
Ardi, Yosef & Rahmon Amri (penyunting) (2008). JSX Watch 2008‐2009.
Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.
Bank Bukopin (2002). Laporan Tahunan 2002. Jakarta: Bank Bukopin.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (2006). Bank Bukopin Tbk Company Report : December 2006 As
of 28 December 2006. Jakarta: Bank Bukopin.
Ismawan, Indra (2007). Harta dan Yayasan Soeharto: Kontroversi tentang
Kekayaan dan Dugaan Korupsi Soeharto. Jakarta: PT Buku Kita.
Masayok (2008), Husein Al Habsy Minta KPK Selidiki Majelis Dzikir SBY,
posted on the internet on August 25.
McBeth, John (2007). “All the President’s Men.” The Straits Times News. 2
Agustus.
Nikmah, Siti Khoirun & Valentina Sri Wijiyati (2008). My Dear Train, My
Poor Train: Railway Efficiency Project (Proyek Efisiensi Perkeretapian). Working
Paper No. 1. Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesian
Development).
PDBI (1997). Conglomeration Indonesia. Vol. 3. Jakarta: Pusat Data Business
Indonesia (PDBI).
Radjab, Suryadi A. (1999). Praktik Culas Bisnis Gaya Orde Baru. Jakarta:
Grasindo.
Rusly, Haris (2009). “Ini Boedi, Itu Century.” Terawang, No. 1, November,
hal. 46‐48.
Zen, Patra M. & Agustinus Edy Kristianto (2007). Menyusup Dalam Gelap:
Wajah Hitam Kejayaan Salim Group. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.

Lahan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbabatu Selatan Belum Jelas, Parlindungan Purba Akan Terobos Menneg BUMN dan PT Lonsum

Kotapinang,(Jurnal)
Meski Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhan batu, Propinsi Sumatera Utara, secara resmi telah beroperasi sejak Januari 2009 lalu atau tepatnya 15 Januari 2009, setelah ditetapkan dan dilantiknya Ir Hj R Sabrina Msi (foto) sebagai Penjabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Jakarta, namun hingga kini lahan untuk lokasi perkantoran belum juga jelas.
Terkait belum juga jelas lahan untuk lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini, anggota DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Parlindungan Purba SH menaruh perhatian akan hal ini.
Dia berjanji, akan mengupayakan secepatnya, menerobos dan membicarakan hal ini Dengan Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara), untuk memberikan pinjam pakai sebagian lahan PT Perkebunan Nusantara III Kebun Sisumut Kecamatan Kota Pinang. Dan akan melakukan hal serupa kepada Direksi PT Perusahaan Perkebunan Lonsum (London Sumatera), serta BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pihak terkait lainnya.

“Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran. Mutlak harus memiliki komplek perkantoran. Kalau syarat utama itu tidak ada, roda pemerintahan di Labuhanbatu Selatan tidak akan berjalan sebagaimana mnestinya,” ujar Parlindungan Purba, saat meninjau lahan PTP Nusantara III Kebun Sisumut, serta lahan PT Perkebunan Lonsum di Sungai Rumbia dan di Simpang Nagodang, Kecamatan Kota Pinang, bersama Penjabat. Bupati Labuhanbatu Selatan Ir Hj R Sabrina M Si, beberapa hari silam.

Menurutnya, tidak ada alasan PTPN-3 dan PT Lonsum untuk tidak melepaskan sebahagian HGU (Hak Guna Usaha) lahannya, untuk lokasi perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebab, pemilik tanah adalah negara, sedangkan PTPN-3 dan PT Lonsum hanya lah pemegang HGU. Karena itu negara berhak menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan yang lebih luas serta ke depan untuk membantu negara juga, karena pemda adalah miniatur Negara.

Katanya, keedatangan ke Labuhanbatu Selatan ini, ingin mengetahui sejauh mana perkembangan daerah otonom baru ini. Sekarang permasalahannya diketahui dan saya akan berjuang ke Menneg BUMN, BPN, PT Lonsum dan pihak lainnya agar lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan definitiff segera terwujud.
Sebelumnya, Ir Hj R Sabrina Msi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sudah mengajukan permohonan permintaan lahan seluas 20 hektar (ha) dari HGU PTPN-3 Sisumut dan 20 ha lagi dari PT Lonsum. Persyaratan untuk meloloskan permohonan itu sudah pula dilengkapi. Tetapi, permohonan itu belum menampakkan titik terang hingga sekarang, baik dari PTPN3 Sisumut maupun PT Lonsum.
Katanya, beraneka dalih disampaikan PTPN-3 Simut dan PT Lonsum tentang beratnya pelepasan HGU mereka kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Khusus kepada PT Lonsum, pihak manajemennya berdalih pelepasan lahan harus sepersetujuan pemegang saham melalui RUPS, sertifikat HGU-nya sedang diagunkan ke bank dan kalau pun dilepaskan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, harus mengganti rugi tanaman yang ada.

Dilemanya kini, tambahnya, Pusat telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 3.6 miliar untuk pembangunan kantor bupati, kantor DPRD dan kantor dinas, badan dan kantor instansi lainnya. Kalau DAK tersebut tidak direalisasikan hingga Desember 2009 karena ketiadaan lahan untuk perkantoran dimaksud, DAK tersebut akan ditarik Pusat kembali dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dianggap gagal menyerap anggaran.

Bila lokasi perkantoran tadi menjadi kendala dan agar DAK tidak ditarik Pusat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan membangun perkantoran di lahan alternatif Lapangan MHB Kota Pinang, walau luasannya tidak memenuhi standar sebagai lokasi perkantoran terpadu (satu kawasan). Ke depannya akan diupayakan lokasi yang tepat.
Kebutuhan mendesak saat ini, jelas Sabrina, adalah lahan seluas 20 ha saja, 20 ha lagi bisa menyusul. Dari PT Lonsum telah menawarkan arealnya di Simpang Nagodang, K Pinang, dengan syarat ganti rugi tanaman karet. Walau dari sisi aksessibitasnya kurang mendukung sebagai lokasi perkantoran. Pemkab Labusel sudah mempertimbangkan penggantirugian tanaman itu asal dengan harga yang wajar. Tetapi itu pun masih kabur hingga saat ini

“Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Parlindungan Purba atas niatnya membantu memperjuangkan lahan perkantoran Labusel. Mudah-mudahan upaya Parlindungan berhasil sehingga roda pemerintahan Pemkab Labusel dapat berjalan lancar,” tandas Sabrina. (yas)